SBD,IDEMAnews-Menanggapi berbagai isu, polemic dan kegaduhan masyarakat dan netizen atas kebijakan pemerintah dalam menata kota bangun desa, Pak Samsi dengan ringan mengatakan bahwa kebijakan, program kerja pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mesti didasarkan pada prinsip mensejahterakan rakyat. Kemajuan daerah harus ditandai dengan masyarakat semakin sejahtera. Makan minum, tidak kurang, hidup tidak susah, sekolah anak lancar dan kebutuhan dasar lain terpenuhi. “Tetapi jika kebijakan pemerintah merugikan masyarakat, menindas maka kita kritisi dan lawan,” ungkapnya di secretariat DPD PAN, Sabtu, 28 Pebruari 2026
Saya sangat prihatin setelah melihat kenyataan dan mengikuti pemberitaan selama ini. Penertiban yang dilakukan Satpol PP SBD dilakukan tanpa menguasai esensi peraturan daerah Kab. SBD secara seksama dan cermat secara teknis ketika melakukan operasi penertiban. Bagiamana kita tidak syok jika seorang ibu berjualan di depan rumahnya masih dalam kintalnya sendiri lalu dilarang berjualan dan diarahkan untuk berjualan di Pasar Omba Komi.
Apa bedanya ibu yang menjual sayur itu dengan pedagang tepi jalan yang berjualan ikan kering, tomat, pakan ternak, bawang dll. Bahkan kalau diamati beberapa kios pedagang berjualan di bahu jalan seperti di Sapurata, sebagian di Tambolaka jalur ke Karuni sampai arah pasar Omba Komi. Tidak pernah digubris. Nah, harus ada ketentuan aturan yang jelas batas bahu jalan apakah sampai di saluran air atau selebar 2 meter. Sehingga menjadi acuan bersama.
Kondisi ini hampir semua sama, sampai ke arah Taworara orang berjualan bensi di bahu jalan. Juga arah Kodi sampai pusat kecamatan Kodi, di simpang itu orang berjubel berjualan di tepi jalan sempit padahal itu dilalui oleh wisatawan mancanegara. Ke arah Waijewa semuanya sama. Maka prinsip ikutan yang harus dipatuhi dan menjadi standar kerja adalah diberlakukan sama, tidak tebang pilih. Terutama pelanggaran fatal seperti bangunan yang berdiri di atas kali atau sungai. “ Itu harus dikiritisi dan dibongkar. Yang jelas-jelas kita ketahui seperti keberadaan Toko Helbab, Bakso Malada dan Toko alat mainan di Sapurata yang warung bakso dan meubelnya berdiri di atas sungai. Sesuai aturan yang berlaku, itu harus menjadi skala prioritas untuk dilakukan pembongkaran. Termasuk yang viral juga Resto Roolua, jika sekilas kita lihat dari postingan, jelas sekali ada bangunan yang berdiri di atas aliran air. Nah sebagai pemimpin kita mulai dari diri sendiri,” tambahnya.
FOTO: Salah satu gedung Resto Roolua Milik Bupati SBD berdiri di atas aliran sungai lokasi Kererobo
Samsi Pua Golo yang pernah menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD SBD periode 2019-2024 mengatakan sangat terpukul karena penertiban pedagang di Kota Tambolaka dan Loura tebang pilih. Penjual yang mestinya tidak melanggar, ditertibkan. Kalau orang pedagang keliling yang jual sayur atau tomat, Lombok hanya seharga Rp. 30.000 atau lebih sedikit, apa pantas dia pergi ke pasar Omba Komi yang membutuhkan biaya minimal ojek. Saya pikir, kita harus realistis. Nah,kalau kita hanya sebatas mengukur keindahan kota atau kemajuan dengan tidak ada yang jualan keliling menjunjung kadoge dengan jual sayur, kita seolah menutup mata pada kenyataan. Kita periksa datanya, jangan-jangan mama-mama yang seperti itu, yang sama sekali tidak mendapat bantuan di Desa. Ataupun kalau mendapat bantuan, disunat oleh oknum dengan berbagai alasan.
Mengingat DPRD SBD dan Bupati/Wakil Bupati SBD adalah mitra kerja dan DPRD mempunyai fungsi melekat seperti pengawasan, saya meminta agar Fraksi PAN mendesak dilakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dalam waktu dekat bahkan sebisa mungkin lintas komisi dan lintas dinas. Karena persoalan yang berkembang semakin luas dan DRPD Kab. SBD terutama dari PAN tidak bisa berdiam diri saja dan tidak peduli. Ini berkaitan dengan hak dasar masyarakat yang harus diproteksi oleh wakil rakyat.
Sedangan Alfons S. Kodi, Ketua Fraksi PAN DPRD SBD ditempat terpisah menyatakan bahwa sebagai wakil rakyat di SBD, kita tidak tutup mata. “Kami akan mengupayakan RDP dalam waktu dekat bahkan kami usulkan agar lintas komisi dan lintas dinas. Terkait program menata kota dan membangun desa, kita mendorong pemerintah agar menetapkan skala prioritas. Infrastuktur dibangun secara seksama agar wajah kota tampak hidup misalnya dengan TCC. Itu kita dukung. Penertiban, tidak cukup sebatas itu tetapi perlu memfasilitasi dan member stimus lain. Pasar Waimangura kita dorong supaya menjadi pasar harian dengan aturan yang jelas. Bahu Jalan tidak digunakan untuk beriualan dan parkir kendaraan. Sehinga ke depan harus ada tepat parkir. Dan lokasi pasar yang dirancang berada di Desa Kabalidana bisa diwujudkan. Itu menjadi pasar utama setiap hari Sabtu sedang lokasi sekarang menjadi pasar harian,” jelasnya. Selain itu, perlu jalan alternative untuk menghindari kemacetan di Pasar Waimangura. Jalan alternative bisa melalui Desa Kabalidana hanya jalan perlu diperbaiki secara total sehingga nyaman. Atau melewali belakang pasar dari arah kantor kecamatan Wewewa Barat dan tembus di jalan Desa Taworara depan Gereja Katholik Waimangura. Dan setiap hari pasar, selain kepolisian, Satpol PP harus turun pagi-pagi sekali untuk mengatur dan mengurai keruwetan yang terjadi di Pasar Waimangura, pinta Alfons tegas.*Eman
