Sumba Barat Daya, IDEMAnews—Jumat, 21 Mei 2026 Alexander Kapoteng, Koordinator P3MI Arni Family wilayah SBD memenuhi pangggilan Kepolisian Polres SBD terkait laporan nomor LP/B/92/V/2026 Polres SBD yang dilayangkan Kadis Nakertrans SBD tentang tindak pidana penghinaan dengan mengumpat kepala Dinas Tena Kerja dan Transmigrasi SBD dengan kata “anjing” pada saat pelayanan verifikasi berkas dokumen CPMI. Alex yang dijumpai sesaat setelah dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik Polres SBD menyangkal pernah mengatai-ngatai kadis sebagai anjing. “Saya hanya bilang, pelayanan seperti (kepada-red) anjing. Karena kalian pikir kami anjing?” ungkapnya heran.
“Sebagai warga negara dan mitra Dinas Nakertrans SBD yang tunduk dan patuh pada hukum, saya memenuhi panggilan Polres SBD. Saya dicecar dengan 22 pertanyaan dan saya jelaskan kronologis sesuai fakta yang terjadi. Bahwa saya tidak pernah mencaci maki kepala dinas dan staf dinas. Mereka adalah mitra kerja kami. Saya tidak mengatakan kadis anjing tetapi saya bilang pelayanan seperti anjing. Apa karena kalian pikir kami anjing? Selama 15 tahun saya bekerja dan bermitra dengan Dinas Nakertrans SBD, baru kali ini saya menemui masalah seperti ini. Pelayanan yang tidak konsisten, lambat dan aturan yang ditambah-tambah sehingga membebani kami. Kami tetap melaksanakan meskipun tidak ada manfaatnya dan menabrak aturan lain,” jelas Alex.
Alexander Kapoteng, Koordinator CPMI Arni Family SBD
Bisa dirinci permasalah yang disebutkan di atas? “Jelas pada saat saya datang untuk REKOM CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia), itu atas koodirnasi dengan staf dinas Nakertrans (Rabu,6 Mei 2026). Pagi-pagi saya sudah di dinas dengan membawa CPMI dan orangtuanya yang sedang sakit keras. Dengan ketulusan supaya bisa memenuhi syarat verifikasi, kita upaya hadirkan orangtua anak-anak. Saat itu petugas masih sapu-sapu ruang dan saya masih melihat semua kabid dan kadis berada di kantor. Tiba-tiba semua tidak berada di kantor dan dikabarkan kadis dan kepala bidang yang membidangi sedang keluar untuk urusan sosialisasi di Kodi. Jelas saya kecewa sekali dan marah. Kita mestinya punya empati kepada orangtua atau masyarakat kecil. Saya luapkan emosi dengan seingat saya, saya mengatakan pelayanan anjing, apa karena kami dianggap anjing?” tambahnya.
Lanjutnya, atas kejadian tersebut sebagai koordinator P3MI Arni Family dan sekretaris Forum Persatuan PJTKI SBD sangat kecewa. “Pada masa-masa sebelumnya semua aman-aman saja. Sebagai mitra kerja Dinas Nakertrans SBD, tidak terjadi kemelut bahkan konflik semacam ini bahkan dibawa ke ranah hukum. Saya heran tetapi tetap menghormati kemitraan kerja. Saya atau kami bekerja untuk masyarakat, untuk SBD bahkan Negara untuk mendatangkan pajak negara, mengatasi penggangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitupun dinas atau pemerintah, juga bekerja untuk tujuan yang sama, lalu mengapa kami dipersulit dalam pelayanan?” katanya dalam nada tanya.
Saat ini kadang pelayanan yang hanya membutuhkan satu hari bisa menjadi tiga hari atau lebih. Persyaratan tambahan dibuat oleh kepala dinas. Semua CPMI harus mengurus SKCK, membuat BPJS Kesehatan, membuka rekening bank CPMI. Dengan pihak BPJS Kesehatan SBD kita sering ribut karena orang tidak sakit harus mengurus itu. Sedangkan di tempat bekerja misalnya di luar pulau apalagi luar negeri, BPJS kesehatan tidak berlaku. Soal lainnya nanti diurus oleh PT tingkat propinsi NTT. Hal lain yang dikeluhkan adalah adanya pungli (pungutan liar) yang tidak jelas. Misalnya satu CPMI dipungut biaya administrasi Rp.500.000. “Soal ini tidak bisa kami beri fakta atau data otentik. Tidak mungkin bisa kita serahkan uang sambil foto atau video. Ada itu. Sehingga pernah ada ribut-ribut dulu dan sudah ada korban kordinator CPMI yang terdampak. Mungkin pernah kita melalui transfer tetapi melalui isteri dari PNS yang bekerja di Dinas Nakertrans SBD. Ini nanti baru kita buka. Uangnya siapa yang minta atau mengalir kemana, silahkan teman-teman wartawan kejar dan cek itu. Sosialisasi dari dinas pun di kecamatan, teman-teman dari PJTKI berandil untuk terlaksananya kegiatan sosialisasi. Mau tidak kooperatif seperti apa lagi?” ungkap salah satu coordinator yang tidak mau namanya disebut.
Terkait surat Dinas Nakertrans yang ditujukan kepada Dirut P3MI Arni Family terkait pencabutan pengesahaan Koordinator P3MI Arni Family di SBD oleh Dinas Nakertrans SBD yang ditandatangani Agustinus Dappa sebagai kadis? “Saya heran karena yang mengangkat saya sebagai kordinator ada PT Arni tetapi kok tiba-tiba dinas yang mencabut? Ini seolah-olah dinas mencampuri urusan mitra dan sebagai bentuk intimidasi karena ada klausal surat yang menyatakan pelayanan CPMI Arni Family hanya bisa dilayani seperti biasa dengan menunjuk petugas lain selain saya (Alex Kapoteng-Red). Ini bentuk arogansi dan intimidasi.
Hal senada juga disayangkan oleh ketua Forum PJTK SBD, Gabriel M. Ngongo, A.Md yang dijumpai di kediamannya. Sebagai mitra kerja, kita harus mengedepankan pelayanan yang saling menghargai. Memberikan fasilitas yang baik juga misalnya keluarga atau orangtua CPMI yang datang bisa duduk di tempat yang layak entah bale-bale atau kursi dan bangku. Kasihan juga mereka, jangan sampe karena terlihat pake kalabo atau sarung ( kain khas Sumba-Red), kita telantarkan begitu saja di tangga teras kantor dinas.
Gabriel M. Ngongo, A. Md, Ketua Forum PJTKI
“Lalu persyaratan administrasi lain yang tidak diatur, sebaiknya tidak diperlakukan karena tidak ada dalam ketentuan. Terlepas dari gonjang-ganjing ini, kemitraan yang saling mendukung dan diperlakukan sebagai manusia harus kita kedepankan bersama. Kondisi sekarang tidak seperti dulu yang banyak CPMI. Sekarang susah sehingga tidak dipersulit. Perlu kita rajut hubungan yang sejajar (egaliter-Red). Tindakan pungutan liar harus dihindari. Kami pun akan selalu berusaha mentaati aturan karena jika kami berangkatkan CPMI yang tidak sesuai aturan, pasti gagal berangkat dan kami sendiri yang rugi. Juga mempunyai dampak bagi masyarakat dan Kabupaten SBD. Selama ini pelayanan dan hubungan harmonis saja sehingga kita merindukan bersama, situasi kerja yang nyaman,” tambah Gabriel yang murah senyum.
Sedangkan Agustinus Dappa, Kadis Nakertrans SBD yang dijumpai dengan tegas mengatakan bahwa sejak beliau menjadi Kadis Nakertrans, pelayanan lebih professional. “Kami proses cepat. Jika berkas lengkap dan persyaratan terpenuhi, tidak ada alasan untuk menundah pekerjaan. Kepada semua staf saya instruksikan menjaga integritas. Saya setiap kali kasih disposisi pasti perintahnya supaya teliti. Terkait kejadian menyebut kadis anjing juga staf saya, saya tidak terima. Karena jelas kami akan layani dengan proses yang cepat meslipun butuh proses. Saat itu, kabid dan saya sendiri sedang berada di Kodi untuk sosialisasi. Juga sudah disampaikan sebelumnya bahwa hari itu tidak ada pelayanan. Maka saya heran ketika Alex Kapoteng mengatai kami anjing. Jadi menjaga integritas lembaga dinas, kami melaporkan kejadian tersebut,” jelas Agustinus tegas.*EE-In
