Jakarta, IDEMA News- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi mencopot Immanuel Ebenezer (Noel) dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker). Keputusan tersebut ditetapkan setelah Noel ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Dikutip dari berbagai sumber, Noel Wamenaker kelahiran Riau 22 Juli 1975 (50 tahun) merupakan lulusan Universitas Satya Negara Indonesia yang merupakan kader Partai GERINDRA. Terlepas dari kasus yang melilitnya, berdasarkan data, Noel mempunyai kinerja bagus sebagai wakil menteri Ketenagakerjaan Indonesia. Banyak pihak yang menyayangkan atas kasus yang menimpanya yakni kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Sumber Foto/Ilustrasi: Kumparan.com
Setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/08/2025) malam, pada Jumat (22/8/2025) dalam komprensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Setyo Budiyanto, Ketua KPK menyatakan dari OTT kemudian menaikan status status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan orang sebagai tersangka. “Yakni IBM, GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM dan MM. Irvian Bobby Mahendro selaku coordinator bidang kelembagaan dan personil K3 Kemenaker tahun 2022-2025, Gerry Adita Herwanto Putra selaku coordinator bidang pengujian dan evaluasi kompetensi keselamatan kerja Kemenaker,” tambahnya.
Dalam perkara pemerasan ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 milyar. Uang tersebut berasal dari praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3. Lebih lanjut dijelaskan Setyo, Ketua KPK bahwa KPK menduga ada praktek pemerasan untuk mengurus sertifikat K3 yang menyebabkan pembengkakan tariff sertifikasi. “Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275.000, fakta di lapangan menunjukan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp.6.000.000. Ini dilakukan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertikasi K3 yang tidak membayar lebih,” demikian Setyo.
KPK mencatat bahwa selisih pembayaran tersebut mencapai 81 milyar yang kemudian mengalir kepada para tersangka.Dikutip dari laman KOMPAS.com, Setyo mencontohkan , pada tahun 2019-2024, Irvin menerima 69 miliar melalui perantara yang digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, serta setoran tunai kepada Gerry, Herry dan pihak-pihak lain.
Hal yang mengejutkan dibalik peristiwa OTT KPK hingga penetapan tersangka yang menimpa Immanuel Ebenezer, Wamenaker memantik pandangan bahwa jabatan yang tinggi dengan penghasilan berupa gaji dan tunjangan yang cukup besar, tak mampu menahan Immanuel alias Noel untuk tidak terjerat kasus pemerasan di lingkup Kemenaker. Selain Wamenker, Noel diketahui menjabat sebagai Komisaris di PT Pupuk Indonesia (Persero).
Bila merujuk Peraturan Menteri Keuangan nomor 176/PMK.02/2025 tentang keuangan dan fasilitas lainnya bagi wakil menteri, pada pasal 2 PMK tersebut disebutkan hak keuangan bagi wakil menteri diberikan sebesar 85% dari tunjangan jabatan menteri sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 2001 mengenai Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara tertentu. Mengacu pada aturan itu, jika tunjangan jabatan untuk pejabat Negara setingkat menteri adalah Rp 13,6 juta per bulan, semestinya wakil menteri akan mengantongi gaji sebesar 11 juta per bulan. Selain itu, sebenarnya seorang wamen memperoleh 135% dari tunjangan kinerja pejabat structural eselon I.a dengan peringkat jabatan tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden. Termasuk fasilitas berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan. Bila kementerian yang bersangkutan belum dapat menyediakan rumah jabatan, wamen berhak mendapat konpensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp. 35 juta setiap bulan. Mengutip situs resmi Pupuk Indonesia, gaji penghasilan tetap berupa yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota dewan komisaris perusahaan adalah 90% dari gaji Komisaris Utama. Mengacu pada laporan tahunan 2023 dari website resmi Pupuk Indonesia, posisi komisaris memperoleh penghasilan honorarium sebesar Rp 128,7 juta, tunjangan transportasi sebesar Rp.24,3 juta. Sehingga Noel dalam kedudukannya sebagai komisaris menerima penghasilan per bulan Rp. 153,1 juta dan belum termasuk THR dan asuransi lainnya.***(VK/IDEMANews)
