Oleh: Saverinus Kaka, S.Pd., M.Pd
Gelombang demonstrasi yang tak kunjung padam adalah cermin dari kekecewaan mendalam
masyarakat terhadap pemerintah. Aksi massa ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan
akumulasi dari kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak adil dan tidak pro-rakyat. Sayangnya,
respons pemerintah terkesan lamban, bahkan cenderung mengabaikan aspirasi yang
disampaikan, sehingga eskalasi massa semakin tak terkendali.
DPR dan Menteri: Telinga Tertutup, Hati Membatu?
Perilaku sejumlah anggota legislatif dan menteri yang seolah tak peduli terhadap keluhan
masyarakat menjadi sorotan tajam. Alih-alih berdialog dan mencari solusi, mereka justru
terkesan defensif dan mencari pembenaran atas kebijakan kontroversial. Pertanyaan besar pun
muncul: apakah para wakil rakyat ini benar-benar memahami realitas kehidupan masyarakat
yang mereka wakili, atau justru lebih sibuk mengamankan kepentingan pribadi dan kelompok?
Kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, yang dalam banyak hal menimbulkan
kekecewaan dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat, menjadi bahan bakar utama
demonstrasi. Kenaikan harga kebutuhan pokok, isu lingkungan yang terabaikan, serta berbagai
kebijakan lain yang dianggap tidak adil, telah memicu kemarahan publik.
Represi Bukan Solusi, Empati adalah Kunci
Pemerintah harus menyadari bahwa pendekatan represif dan militeristik bukanlah solusi untuk
meredam gejolak sosial. Tindakan kekerasan aparat terhadap demonstran justru akan semakin
memperburuk situasi dan meningkatkan antipati masyarakat terhadap pemerintah. Pendekatan
yang lebih humanis dan mengayomi, serta adanya empati terhadap keadaan perekonomian
masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja, menjadi kunci utama untuk mengatasi krisis
kepercayaan ini.
Tuntutan Rakyat Menggema: Suara yang Harus Didengar
Dalam rentetan demonstrasi beberapa hari terakhir, berbagai elemen masyarakat, termasuk
mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil lainnya, telah menyampaikan sejumlah
tuntutan yang menjadi representasi dari berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Beberapa
tuntutan utama yang mengemuka adalah: Batalkan UU kontroversial yang merugikan rakyat kecil; Batalakan kenaikan gaji para pejabat negara, terutama DPR; Turunkan harga kebutuhan pokok dan stabilkan ekonomi; Hentikan proyek pembangunan yang merusak lingkungan; Tegakkan supremasi hukum dan berantas korupsi, tangkap dan adili secara adil, tanpa
pandang bulu para koruptor; Jamin kebebasan berpendapat dan berekspresi; Selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu; Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan pembela HAM; Berikan akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau; Wujudkan kedaulatan pangan dan energi; dan Lindungi hak-hak masyarakat adat.
Sinyal Asing: Alibi atau Realita?
Di tengah gelombang protes yang semakin membesar, muncul sinyalemen dari pemerintah
mengenai adanya campur tangan asing yang mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan
tertentu. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya pihak asing yang mencoba “bermain
api”, pemerintah seharusnya tidak terpaku pada teori konspirasi tersebut. Alih-alih mencari
kambing hitam, pemerintah seharusnya fokus pada akar permasalahan yang menyulut amarah
masyarakat.
Ironi Gaji Pejabat dan Kinerja yang Mengecewakan
Salah satu isu yang paling menyulut emosi masyarakat adalah kenaikan gaji para pejabat negara,
PNS, DPR, dan pejabat yudikatif yang begitu fantastis. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan
berbagai kebijakan kontroversial yang membebani rakyat, kenaikan gaji tersebut dianggap
sebagai bentuk ketidakadilan dan ketidakpedulian terhadap penderitaan masyarakat.
Masyarakat menilai bahwa kinerja para pejabat tersebut tidak sebanding dengan gaji yang
mereka terima, bahkan cenderung mengecewakan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Statemen yang Melukai Hati Rakyat
Selain kebijakan yang kontroversial, statemen-statemen yang dilontarkan oleh para wakil rakyat
juga seringkali melukai perasaan masyarakat. Pernyataan-pernyataan yang meremehkan
masalah, menyalahkan rakyat, atau bahkan membela kepentingan pribadi dan kelompok,
semakin memperburuk citra pemerintah dan meningkatkan antipati masyarakat.
Saatnya Mawas Diri, Bukan Mencari Alibi
Pemerintah harus segera mawas diri dan melakukan introspeksi. Alih-alih mencari alibi atau
menyalahkan pihak lain, pemerintah seharusnya fokus pada perbaikan diri dan mendengarkan
aspirasi masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat harus segera direvisi, kinerja
para pejabat harus ditingkatkan, dan statemen-statemen yang melukai hati rakyat harus
dihindari. Hanya dengan cara itulah pemerintah dapat memulihkan kepercayaan publik dan
meredam amarah yang membara.
